Jambi – Tim penyidik Pidsus pada Kejaksaan Tinggi Jambi (Kejati Jambi) melakukan penyitaan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja oleh Bank BNI kepada PT. Prosympec Agro Lestari (PAL) tahun 2018 – 2019
Penyitaan Pabrik PT Prosympac Agro Lestari (PAL) berlokasi di Desa Sidomukti (dh. Desa Petaling Jaya), Kecamatan Sungai Gelam (dh. Kecamatan Kumpeh Ulu), Kabupaten Muaro Jambi pada hari Senin (23/6/2025)
“Penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25 / Pid.Sus-TPK – SITA / 2025 / PN.Jmb tanggal 16 Juni 2025 dan berdasarkan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : Print – 480/L.5/Fd.2/6/2025 tanggal 16 Juni 2025,”jelas Noly Wijaya Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi menyampaikan kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Adapun aset pabrik, tanah, bangunan, dan sarana prasarana yang dilakukan penyitaan dengan rincian sebagai berikut :
• Pabrik Kelapa Sawit
• 6 (enam) bidang tanah dalam 1 hamparan luas total 163.285m2.
• Bangunan dan Sarana prasarana pendukung yang terdiri Kantor, Mess Karyawan dan lain-lain.
• Mesin dan peralatan pengolahan TBS milik PT. Prosympac Agro Lestari (PAL) di Desa Sidomukti (dh. Desa Petaling Jaya), Kecamatan Sungai Gelam (dh. Kecamatan Kumpeh Ulu), Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi .
“Tim Penyidik juga melakukan penahanan 3 (tiga) orang Tersangka, yaitu WH, VG dan RG di Lapas Jambi,”jelasnya
Tersangka dijerat melanggar aturan ketentuan:
Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Setelah melakukan penyitaan saat ini penyidik sedang menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang akan menghitung nilai likuidasi / nilai lelang barang yang disita pertahun 2025 yang nantinya dengan nilai dimaksud akan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
“Adapun Kerugian Negara sebesar sebesar kurang lebih Rp.105.000.000.000,- (seratus lima milyar rupiah),”jelasnya. (tugas).
