MUARO JAMBI – Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Muaro Jambi terus bergulir. Kali ini, legislatif menggelar rapat kerja untuk mendengarkan jawaban Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas berbagai pandangan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Rapat kerja berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muaro Jambi, Selasa, dan menjadi salah satu tahapan penting sebelum Ranperda tersebut nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Jurjani. Turut hadir Sekretaris DPRD Muaro Jambi Edy Salam Mahir bersama jajaran anggota DPRD.
Dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir hadir mewakili Bupati Muaro Jambi untuk menyampaikan jawaban pemerintah daerah. Rapat juga dihadiri para kepala OPD, camat, kepala bagian serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta mengatakan, rapat kerja tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda setelah seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
“Agenda rapat kerja hari ini adalah mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Tahapan ini merupakan bagian penting dalam proses pembahasan sebelum Ranperda nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Aidi Hatta.
Menurut Aidi, berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran yang melekat pada lembaga legislatif.
Karena itu, jawaban pemerintah daerah dinilai penting untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh terhadap berbagai masukan, kritik, saran maupun pertanyaan yang disampaikan DPRD.
Sementara itu, Wakil Bupati Junaidi H. Mahir menyampaikan jawaban eksekutif atas seluruh pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut memuat penjelasan, klarifikasi dan tanggapan pemerintah daerah terhadap berbagai hal yang menjadi perhatian dewan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025.
Pembahasan tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Bagi DPRD, proses ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Rapat berlangsung tertib dengan perhatian serius dari seluruh peserta. Setelah jawaban eksekutif disampaikan, pembahasan Ranperda akan kembali dilanjutkan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan DPRD.
Selanjutnya, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan melalui tahapan pembahasan berikutnya sebelum Ranperda memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui proses pembahasan yang berjalan sesuai mekanisme tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat memperkuat sinergi sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Muaro Jambi.
