MUARO JAMBI – Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2027 mulai menemukan pijakannya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama DPRD resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (14/8/2026), sebagai salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta. Ia didampingi Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi Mahir, Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Jurjani, serta Sekretaris DPRD Edy Salam Mahir.
Agenda tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, mengatakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS merupakan agenda penting karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027.
“Rapat paripurna DPRD Muaro Jambi pada hari ini adalah tentang penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027,” ujar Aidi.
Menurutnya, pembahasan anggaran bukan sekadar berkutat pada angka-angka dalam dokumen APBD. Lebih dari itu, anggaran merupakan instrumen untuk menentukan arah pembangunan dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Melalui KUA-PPAS, pemerintah daerah dan DPRD menyelaraskan kebijakan umum anggaran dengan prioritas program serta plafon anggaran yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara terarah dan sesuai kebutuhan daerah.
Kesepakatan tersebut sekaligus menandai komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan DPRD untuk melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat, proses ini memiliki arti penting karena APBD nantinya akan menjadi instrumen pembiayaan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat hingga program pembangunan lainnya membutuhkan perencanaan anggaran yang matang, terukur, dan tepat sasaran.
Aidi berharap kesepakatan KUA-PPAS tersebut dapat menjadi pijakan dalam menghasilkan APBD yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan anggaran. DPRD menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, sementara pemerintah daerah melaksanakan kebijakan serta program pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kolaborasi kedua lembaga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, efektif, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS, proses penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan berikutnya.
Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus menjaga komunikasi serta koordinasi agar APBD yang nantinya disepakati tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 pun menjadi langkah awal dalam menyiapkan arah pembangunan Muaro Jambi ke depan, dengan harapan setiap rupiah anggaran dapat dikelola secara optimal untuk mendorong daerah semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
