Baca Jambi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan (SJK) nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi global.
Penilaian tersebut disampaikan dalam hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK pada 26 Agustus 2026.
Kondisi global masih dibayangi konflik di Timur Tengah dan belum terbukanya Selat Hormuz yang memicu volatilitas harga minyak serta komoditas.
Tekanan inflasi juga diperkuat fenomena El Nino berkepanjangan yang berdampak pada kekeringan, kebakaran hutan, risiko gagal panen, dan kenaikan harga pangan global.
Di dalam negeri, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,61 persen.
Pertumbuhan tetap ditopang investasi, belanja pemerintah, dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19 persen dan PMI manufaktur berada di level 49,8.
Dari sektor perbankan, penyaluran kredit pada Juli 2026 tumbuh 13,58 persen secara tahunan menjadi Rp9.135 triliun.
Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang mencapai 25,13 persen, disusul kredit modal kerja 11,04 persen dan kredit konsumsi 5,38 persen. Kredit korporasi tumbuh 22,10 persen, sedangkan kredit UMKM meningkat 1,62 persen.
Dana pihak ketiga (DPK) perbankan juga tumbuh 11,21 persen secara tahunan menjadi Rp10.336 triliun. OJK menyebut likuiditas perbankan masih memadai, dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit sebesar 102,45 persen dan alat likuid terhadap DPK sebesar 23,10 persen. Ketahanan perbankan turut tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,84 persen.
Di pasar modal, IHSG pada akhir Agustus 2026 ditutup di level 6.525,48 atau menguat 4,64 persen secara bulanan. Investor asing mencatatkan pembelian bersih saham sebesar Rp1,19 triliun.
Rata-rata nilai transaksi harian juga meningkat menjadi Rp15,86 triliun. Jumlah investor pasar modal bertambah 1,07 juta pada Agustus, sehingga secara tahunan berjalan mencapai 31,14 juta investor.
Penghimpunan dana korporasi melalui pasar modal hingga Agustus 2026 mencapai Rp128,80 triliun. Pada saat yang sama, OJK mencatat perkembangan instrumen investasi baru berupa Exchange Traded Fund (ETF) Emas.
Sejak diluncurkan pada 10 Agustus hingga akhir Agustus, telah terdapat tujuh produk ETF Emas dengan dana kelolaan Rp90,39 miliar.
Pada sektor perasuransian, aset industri asuransi per Juli 2026 mencapai Rp1.172,90 triliun atau tumbuh 1,59 persen secara tahunan.
Pendapatan premi asuransi komersial mencapai Rp199,80 triliun atau tumbuh 2,71 persen. Industri dana pensiun juga tumbuh 6,70 persen menjadi Rp1.699,99 triliun.
Sementara itu, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp513,05 triliun atau tumbuh 2,01 persen secara tahunan.
Pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp105,63 triliun atau tumbuh 24,76 persen, sedangkan penyaluran industri pergadaian tumbuh 50,73 persen menjadi Rp160,78 triliun.
Ekosistem keuangan digital juga terus berkembang. Hingga Agustus 2026, OJK mencatat 24 penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan yang resmi terdaftar, sementara ekosistem aset kripto telah memiliki dua bursa dan 27 pedagang aset keuangan digital.
Jumlah akun konsumen aset kripto pada Juli 2026 mencapai 22,93 juta akun, meski nilai transaksi kripto turun 28,20 persen secara bulanan menjadi Rp20,52 triliun.
Selain menjaga stabilitas industri, OJK memperkuat perlindungan konsumen dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Hingga 31 Agustus 2026, Satgas PASTI menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman daring ilegal, 242 investasi ilegal, 27 gadai ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Sementara melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sebanyak 659.419 rekening telah diblokir dengan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp771,2 miliar dan Rp206 miliar di antaranya telah dikembalikan kepada korban.
OJK juga mencatat indeks literasi keuangan masyarakat pada 2026 mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan 93,61 persen, melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk 2029.
Ke depan, OJK akan memperkuat reformasi pasar modal, pembiayaan UMKM, keuangan digital, keuangan syariah, pengembangan ekonomi daerah, serta pengawasan dan perlindungan konsumen untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (Rls/*)
