Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bergerak untuk memastikan pengembangan karier bagi aparatur sipil negara dalam jabatan pelaksana.
Kepastian itu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja melakukan sosialisasi terhadap aturan tersebut secara daring, Jumat (25/7/2025). Aba menegaskan, jabatan pelaksana jangan merasa sebagai pendukung. Nyatanya, cukup banyak kontribusi yang diberikan pejabat pelaksana bagi capaian organisasi.
“Peraturan ini sebagai bentuk kepastian bagi pengembangan karier dalam jabatan pelaksana, sehingga dukungan untuk kinerja instansi pemerintah menjadi lebih maksimal. Jabatan pelaksana diharapkan tidak lagi merasa dianggap sebagai bagian pendukung saja, karena memang banyak dari mereka yang justru berkontribusi maksimal,” jelas Aba dalam sosialisasi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.
Ruang lingkup perubahan pada aturan ini mencakup penyesuaian instansi teknis pasca terbentuknya Kabinet Merah Putih. Perlu diketahui, jabatan pelaksana dibagi menjadi tiga klasifikasi, yakni klerek, operator, dan teknisi.
Aturan ini menyesuaikan nomenklatur dan kedudukan jabatan pada tiga klasifikasi tersebut. Termasuk penyesuaian tugas dan fungsi jabatan dan simplifikasi nomenklatur jabatan.
Nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 yang dihapuskan dan yang tidak sesuai kedudukannya berdasarkan aturan ini, agar segera disesuaikan. Instansi pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama satu tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
Keputusan ini juga menjadi dasar penyesuaian pendidikan menjadi minimal SMA bagi ASN yang yang telah menduduki jabatan pelaksana Juru Pelihara Cagar Budaya dan Juru Pugar Cagar Budaya, wajib menyesuaikan pendidikan paling lama lima tahun.
Kelas jabatan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian kelas jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini. Diharapkan, setiap instansi pemerintah segera melakukan penyesuaian.
Pada dasarnya, Kementerian PANRB ingin memberi kepastian dan memerhatikan jenjang karier jabatan pelaksana. “Saat ini komposisi jabatan pelaksana cukup banyak, mencapai 1,3 juta, sehingga diharapkan mereka bisa berkembang dan ini menjadi wadah dan ruang bagi mereka,” tegas Aba. (tugas).
