Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Senin (7/7/2025) bertempat Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
“Tentu kami sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), sebagai birokrat, melaksanakan tugas apa pun yang ditugaskan oleh pimpinan, ditugaskan oleh negara, dan kami berusaha untuk bisa maksimal, untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Fatoni.
Fatoni menekankan, dirinya akan memfokuskan perhatian pada tiga hal utama, yakni memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada agar berlangsung aman dan damai, serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen strategis di Papua untuk memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas wilayah dan mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas.
“Oleh karena itu, kita jaga kekompakan, kita jaga kebersamaan, kita jaga kekeluargaan di antara kita, karena Papua yang kita cintai harus maju, dan masyarakatnya juga harus sejahtera,” ungkapnya.
Terkait penyelenggaraan PSU Pilkada, Fatoni mengingatkan pentingnya netralitas serta profesionalisme ASN. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menciptakan iklim yang damai dan menjaga nama baik daerah.
“Dan kepada seluruh masyarakat, kita bersama-sama menjaga iklim yang kondusif, menjaga nama baik Papua, dan menjaga citra Papua yang kita cintai bersama,” tegas Agus.
Selanjutnya, Fatoni juga berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. Langkah itu bertujuan agar belanja daerah bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita akan melihat secara detail APBD-nya seperti apa, kita akan melihat rencana belanja yang belum terlaksana, yang memang tidak perlu ya akan kita pangkas. Kita akan prioritaskan untuk belanja-belanja, untuk urusan-urusan, untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, dan betul-betul sangat prioritas,” jelasnya.
Sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi gangguan yang mungkin muncul, ia mengaku telah mempelajari informasi dari berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemerintahan dapat berjalan efektif sejak hari pertama.
“Ini sebagai bekal saya untuk bisa terus menjalankan pemerintahan, dan bisa langsung tancap gas tanpa menunggu waktu lagi. Tidak ada waktu untuk belajar, tetapi kita langsung bekerja,” tandasnya. (tugas).
